16 Kelurahan di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa | Bali Uri.co.id

Bali Uri.co.id

Menu

16 Kelurahan di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa

16 Kelurahan di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa
Foto 16 Kelurahan di Badung Lolos Verifikasi Administrasi Jadi Desa

URI.co.id, MANGUPURA – Sebanyak 16 kelurahan di Kabupaten Badung yang mengusulkan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, dinyatakan lolos verifikasi secara administratif dan teknis oleh tim verifikasi Pemkab Badung.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Kabupaten Badung, Putu Gede Sridana, saat ini sedang dilakukan pembahasan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan status itu oleh tim Pemkab Badung yang didukung Universitas Udayana (Unud), untuk selanjutnya nanti diajukan ke DPRD setempat guna mendapatkan persetujuan.

“Secara administratif dan teknis, 16 kelurahan yang ajukan perubahan statusnya menjadi desa itu sudah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendagri No. 1 tahun 2017. Tim kabupaten sudah turun untuk melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan, dan melihat keadaan di lapangan. Bahkan, kajian akademis dari Universitas Udayana juga menyatakan enam belas kelurahan itu layak berubah status menjadi desa,” jelas Putu Gede Sridana kepada URI.co.id Bali, Minggu (11/6/2017).

Lebih lanjut diungkapkan Sridana, apabila ranperda nanti disetujui oleh DPRD Badung, maka tahap berikutnya ialah pengajuan ke provinsi guna diverifikasi untuk mendapatkan nomor register.

Untuk diketahui, menyusul keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan status dari kelurahan menjadi desa memang dimungkinkan.

Secara nasional, menurut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada banyak keinginan perubahan status seperti itu.

Diduga salah-satu motifnya adalah untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 itu.

Alokasi dana desa itu bisa mencapai miliaran rupiah per desa per tahun.

Sebaliknya, kelurahan selama ini tidak mendapatkan dana desa, dan hanya menggantungkan pada alokasi dana yang sudah ditentukan dalam APBD kabupaten/kota.

Sridana menegaskan, perubahan status kelurahan menjadi desa di Badung  merupakan prakarsa dari masyarakat.

Hal itu sebagai respon atas keluarnya Permendagri (Peraturan Menteri dalam Negeri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, yang memberi penjelasan rinci terkait perubahan status tersebut.

“Sesungguhnya perubahan status dari kelurahan menjadi desa itu sudah ditunggu-tunggu. Kebetulan ada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017, sehingga  gayung bersambut,” ujar Sridana.

Secara terpisah, Lurah Kedonganan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, I Nyoman Sudarta mengakui bahwa aspirasi perubahan bentuk pemerintahan dari kelurahan menjadi desa berasal dari masyarakat.

Aspirasi itu disampaikan dalam musyawarah kelurahan.

Akhirnya dicapai sebuah kesepakatan yang dirangkum dalam notulen atau berita acara, yang lantas diajukan oleh lurah ke kabupaten.

“Kita (Kelurahan Kedonganan) sudah sejak Januari lalu berproses dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan masyarakat sepakat untuk perubahan status dari kelurahan menjadi desa,” ujar Sudarta akhir pekan lalu.
Setelah bersurat dan mengajukan usulan ke kabupaten, bulan April lalu tim Pemkab Badung melakukan verifikasi data ke Kedonganan.

Dikabarkan, bulan Agustus mendatang tahapannya memasuki registrasi di provinsi sebelum diusulkan ke pusat.

“Kalau prosesnya lancar, katanya September sudah bisa menjadi desa persiapan,” ucap Sudarta.
Lebih Menguntungkan

Dijelaskan oleh Putu Gede Sridana, ada berbagai pertimbangan yang mendorong masyarakat berkeinginan status kelurahan berubah menjadi desa.

Apabila masih berbentuk kelurahan, pemerintah tidak sepenuhnya dapat menjangkau pembinaan sosial-budaya masyarakat yang diayomi oleh desa adat.

Dengan kata lain, desa adat yang berada di kelurahan tidak dapat diberi bantuan, pembinaan atau pemberdayaan secara penuh oleh kelurahan.

Hal itu dikarenakan desa adat dan kelurahan, masing-masing berdiri sendiri.

Selain itu, jika di bawah kelurahan, desa adat juga agak sulit untuk mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. “Sementara, desa adat yang ada di desa sepenuhnya menjadi binaan desa, baik itu manajemen, sistem organisasi, termasuk sumber-sumber keuangan,” imbuh Sridana.

Kendati demikian, Sridana menekankan bahwa bukan semata-mata karena tergiur anggaran, sehingga kelurahan ingin menjadi desa.

Menurutnya, yang lebih utama adalah terkait pembinaan sosial-budaya masyarakat.

Kalau dibiarkan dalam wadah kelurahan seperti selama ini, maka akan terjadi gap atau kesenjangan dalam sumber pendapatan antara desa adat yang ada di dalam kelurahan dengan desa adat yang bernaung di bawah desa.

“Padahal, sumber pemasukan terbesar di Badung dari pariwisata. Pariwisatanya adalah pariwisata budaya, dan budayanya hidup di simpul-simpul desa adat. Tetapi, pemerintah pusat tidak bisa banyak menyentuh desa adat apabila masih berada di bawah naungan kelurahan,” imbuhnya.

Menurut Sridana, setelah naskah akademik dan rancangan perda tentang perubahan status kelurahan menjadi desa itu dituntaskan, selanjutnya adalah meminta persetujuan DPRD Badung.

Bila rancangan perda sudah disetujui, kemudian dimintakan verifikasi ke provinsi sebelum diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kode desa.

Setelah mendapat kode desa, barulah kelurahan yang dimaksud menjadi desa definitif, dan mendapat perlakuan yang sama dengan desa-desa lainnya.

Dalam masa peralihan atau transisi dari kelurahan menjadi desa, lurah yang menjabat sebelumnya akan menjadi penjabat kepala desa atau perbekel. 

Tugasnya nanti adalah menyusun struktur organisasi desa, memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades).

“Kami targetkan, proses perubahan status enam belas kelurahan itu sudah rampung urusannya hingga tingkat provinsi pada akhir tahun 2017 ini. Setelah itu, proses akan diteruskan ke pemerintah pusat, dan kami berharap pada awal 2018 sudah keluar kode desa,” ucap Sridana.

“Dengan perubahan dari kelurahan menjadi desa, pembinaan terhadap social-budaya masyarakat menjadi lebih baik, dan semua desa adat di Badung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta kehidupan sosial budayanya. Ujung-ujungnya, pariwisata bisa meningkat,” imbuh Sridana. (uri/yaibatul/iora/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Bali Uri.co.id